Sumenep,Terarah.id — Polemik internal Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumenep kembali mencuat setelah sejumlah klub voli mendesak adanya transparansi terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang hingga kini belum memiliki kejelasan.
Koordinator Aliansi Ketua Klub Voli Sumenep, Akhmad Sugiyanto, menegaskan bahwa PBVSI harus membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh klub untuk terlibat dalam Muscab, terutama dalam proses penentuan ketua organisasi.
“Kami mendesak PBVSI agar dalam Muscab nantinya semua klub benar-benar dilibatkan, terutama dalam pemilihan ketua,” ujar Sugiyanto Rabu (3/12/2025).
Desakan ini muncul setelah beredar informasi bahwa Muscab hanya akan melibatkan perwakilan klub dari masing-masing kecamatan. Menurut Sugiyanto, pola tersebut tidak mencerminkan asas keterbukaan dan berpotensi mengurangi hak klub-klub yang selama ini aktif berkompetisi di berbagai turnamen.
Ia menegaskan bahwa seluruh klub memiliki hak yang sama sesuai aturan organisasi, baik untuk memilih maupun dipilih dalam proses demokrasi internal PBVSI.
Karena itu, segala bentuk pembatasan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan organisasi.
“Kalau hal ini tetap dipaksakan, kami akan melakukan audiensi dengan KONI Sumenep,” tegasnya.
Sugiyanto juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar Muscab berjalan transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh klub demi masa depan organisasi yang lebih baik.
“Jika PBVSI dan KONI tidak transparan dalam pelaksanaan Muscab sesuai peraturan dan AD/ART, maka teman-teman aliansi klub se-Kabupaten Sumenep akan mendatangi KONI dan PBVSI,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PBVSI Sumenep, Sudiharto, memberikan tanggapan atas desakan tersebut. Ia memastikan bahwa proses Muscab tetap berjalan dan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan membentuk panitia pelaksana.
“PBVSI Sumenep sudah membentuk panitia Muscab. Selanjutnya panitia yang akan menyiapkan seluruh agenda dan mekanismenya,” kata Sudiharto saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan bahwa PBVSI akan menjalankan Muscab sesuai aturan organisasi dan berharap seluruh pihak dapat menunggu proses yang saat ini sedang berjalan.(red)
