Sumenep, Terarah.id — Isu mutasi jabatan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Dorongan spekulasi ini kian menguat setelah sejumlah kepala dinas diketahui mengikuti asesmen di Surabaya beberapa waktu lalu.
Langkah tersebut memunculkan dugaan bahwa Pemkab tengah menyiapkan perombakan struktur organisasi, khususnya pada jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi derasnya kabar tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Sahwan Efendi, memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan bahwa hingga hari ini Pemkab belum mengeluarkan sinyal apa pun terkait rencana mutasi.
“Belum ada,” tegas Sahwan Efendi saat dikonfirmasi Selasa (2/12/2025).
Sahwan menjelaskan, asesmen yang diikuti para kepala dinas bukan indikator adanya mutasi, tetapi merupakan mekanisme rutin untuk mengukur kompetensi, kapasitas, dan kecocokan pejabat dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan.
Evaluasi tersebut, kata dia, penting untuk memastikan setiap aparatur memiliki kemampuan yang relevan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, jika pun nanti ada proses teknis terkait mutasi jabatan, ranah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep.
“Mungkin lebih teknis ke BKPSDM,” ujarnya.
Meski bantahan telah disampaikan, isu mutasi tetap menyedot perhatian publik. Situasi birokrasi di Sumenep dalam beberapa bulan terakhir dinilai cukup dinamis, sehingga setiap gerakan pejabat mudah dikaitkan dengan kemungkinan adanya perombakan.
Namun demikian, Sahwan kembali menegaskan bahwa Pemkab belum mengeluarkan keputusan atau sinyal resmi mengenai pergeseran posisi pejabat.
Pemkab Sumenep mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang tidak berdasar dan tetap menunggu informasi valid jika kelak ada perubahan struktur organisasi.
Menurut Sahwan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pelayanan publik, penguatan kinerja OPD, serta memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat.(red)
