Sumenep, Terarah.id — Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menanggapi kritik Ketua PCNU Sumenep, Kiai Pandji Taufik, mengenai persoalan kemiskinan dan kondisi lingkungan di Kabupaten Sumenep.
Kritik tersebut sebelumnya disampaikan Kiai Pandji dalam Konferensi Cabang NU di Pondok Pesantren Annuqayah Latee, Ahad (7/12/2025).
KH Imam Hasyim menjelaskan bahwa data kemiskinan yang dirujuk Kiai Pandji merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, bukan data terbaru yang akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pembaruan data akan terlihat pada rentang tahun 2026 hingga 2028.
“Kita lihat nanti,” ujar Wakil Bupati Sumenep saat memberikan sambutan.
Ia menekankan bahwa pemerintah akan tetap bekerja berdasarkan data valid dan terbarukan.
Lebih lanjut, KH Imam Hasyim menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik, terutama kritik yang dapat mendorong perbaikan. Menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik. Kami justru membutuhkan kritik-kritik yang konstruktif, bukan kritik yang bersifat destruktif,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua PCNU Sumenep, Kiai Pandji Taufik, menilai bahwa kondisi Sumenep “tidak sedang baik-baik saja”, terutama dalam hal lingkungan. Ia menyoroti persoalan aktivitas pengusaha di kawasan pesisir yang dinilai kerap mengabaikan proses Amdal secara substantif.
“Secara administratif mungkin ada Amdalnya, tetapi prosesnya sering kali minim partisipasi masyarakat. Ini menjadi kegelisahan kita bersama,” ujar Kiai Pandji.
Selain persoalan lingkungan, ia juga mengkritisi tingginya angka kemiskinan di Sumenep yang masih berada di posisi ketiga tertinggi di Jawa Timur. “Sumenep yang sering kita banggakan sebagai kabupaten yang kaya raya, pada kenyataannya masih menyisakan kemiskinan,” tuturnya.
Kiai Pandji turut menyinggung kegiatan pengeboran minyak yang menurutnya belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui tanggapan ini, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola daerah, sembari menerima masukan dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses demokrasi dan penguatan pembangunan.(red)
