SUMENEP, Terarah.id — Fraksi PKB DPRD Sumenep kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui program “Hari Fraksi” yang digelar di Kantor DPC PKB Sumenep usai salat Jumat.
Program tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka secara langsung kepada wakil rakyat.
Anggota Fraksi PKB, M Yasik mengatakan, setiap hari Jumat sengaja disediakan sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan Fraksi PKB agar berbagai keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti.
“Siapa pun boleh datang menyampaikan aspirasi. Ini ruang bersama. Kadang masyarakat punya persoalan tetapi tidak tahu harus bicara ke mana. Hari Fraksi ini ingin menjadi jembatan itu,” katanya.
Dalam forum itu, sejumlah persoalan strategis disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan hingga persoalan narkoba.
Ketua PAC PKB Lenteng, H Abd Wasik, menyoroti kondisi jalan poros Kapedi-Moncek yang dinilai semakin rusak dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari.
Menurutnya, kerusakan jalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah karena menjadi akses penting masyarakat.
Selain infrastruktur, ia juga mengingatkan meningkatnya persoalan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Lenteng yang mulai meresahkan masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jangan sampai persoalan narkoba merusak generasi muda di Lenteng,” ungkapnya.
Sementara itu, advokat Marlaf Sucipto menilai program Hari Fraksi menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara masyarakat sipil dan parlemen.
Menurutnya, forum tersebut membuka ruang advokasi yang lebih nyata dan langsung bagi masyarakat yang memiliki persoalan hukum maupun sosial.
Dalam kesempatan itu, Marlaf kembali menyampaikan persoalan tanah warga di Tapakerbau, Desa Gresik Putih, yang selama ini ia dampingi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kerusakan jalan di jalur Ellak Daya menuju Rubaru yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.(red)
