Keterbatasan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) dalam memproduksi pengetahuan bukan sekadar kelemahan strategis. Ia adalah bentuk kapitulasi intelektual yang secara ironis mengubur misi emansipasi yang ingin diperjuangkan. Tanpa epistemologi yang otonom, KOPRI berisiko terjebak dalam paradoks: menyuarakan kesetaraan dengan kerangka berpikir yang justru diwarisi dari struktur patriarki yang hendak ditransformasi. Ia akhirnya menjadi pembawa bendera tanpa peta—mengumandangkan kesetaraan sambil tetap berjalan di jalur yang ditentukan oleh logika dominan.
Dalam konteks inilah, istilah “boneka” bukanlah hiperbola. Ia menggambarkan entitas yang bergerak oleh kehendak eksternal tanpa agensi substantif. Ketika KOPRI hanya melaksanakan program yang dirumuskan tanpa partisipasi kritisnya, ia berubah dari subjek perubahan menjadi objek dekoratif. Fungsi organisasi perempuan itu pun menyempit: dari pusat produksi gagasan menjadi sekadar unit pelengkap acara, atau simbol keterwakilan yang digunakan untuk menampilkan kesan inklusivitas. Kesetaraan yang digaungkan akhirnya merosot menjadi komoditas pencitraan, bukan prinsip yang hidup dalam dinamika organisasi.
Bahaya yang lebih subtil adalah terinternalisasinya hegemoni pengetahuan patriarkal. Ketika KOPRI gagal melahirkan narasi, analisis, dan solusi sendiri, ia tanpa sadar mengadopsi logika yang mendominasi lingkungan PMII—yang kerap memandang isu perempuan sebagai isu tambahan atau sekadar mengikuti arus tren.
Perlahan, KOPRI turut melanggengkan budaya yang meminggirkan perspektif perempuan. Inilah bentuk penjajahan epistemik: ketika pengalaman dan pergulatan perempuan disederhanakan, direduksi, atau bahkan dibungkam oleh kerangka berpikir yang tidak lahir dari pengalaman historisnya sendiri.
Karena itu, kemampuan memproduksi pengetahuan bukanlah tuntutan teknis semata. Ia adalah aksi politik yang menentukan hidup-mati identitas KOPRI. Pengetahuan yang dibangun harus memenuhi empat sifat utama:
Reflektif-Kritis — lahir dari dialog antara nilai Islam Aswaja, realitas sosial perempuan Indonesia, dan teori-teori emansipatoris.
Kontekstual — mampu membaca ketimpangan yang terjadi baik dalam tubuh PMII maupun dalam kehidupan masyarakat.
Transformativ — tidak hanya mendeskripsikan ketidakadilan, tetapi menawarkan jalan keluar yang operasional dan berani.
Otonom — berani berbeda dari arus utama, termasuk mengkritisi tradisi internal yang selama ini dianggap tak tersentuh.
Dengan bekal pengetahuan seperti itu, KOPRI dapat bermetamorfosis dari “pelengkap” menjadi mitra strategis yang setara. Bukan hadir dengan permintaan, melainkan dengan tawaran substantif; bukan dengan protes kosong, tetapi dengan alternatif konkret; bukan sebagai penerima instruksi, melainkan sebagai pengarah wacana. KOPRI dapat menjadi konsilium intelektual yang menguji setiap kebijakan PMII dengan perspektif keadilan gender sekaligus menjadi ruang inkubasi bagi ide-ide segar.
Pada akhirnya, kapasitas produksi pengetahuan adalah jaminan martabat dan relevansi historis KOPRI. Tanpanya, kesetaraan hanyalah slogan yang menggema di ruang kosong dan perjuangan perempuan mandek di level seremonial.
Dengan membangun kedaulatan epistemik, KOPRI tidak hanya menolak menjadi boneka, tetapi juga merajut takdirnya sebagai arsitek masa depan—bagi dirinya, bagi PMII, dan bagi peradaban yang lebih adil. Karena kesetaraan tidak pernah diberikan; ia harus direbut melalui klaim atas hak untuk tahu, berpikir, dan mencipta.
Penulis : Ketua Kopri PMII STITA
